Rabu, 11 April 2018

WADAH BAGI APOTEKER PRAKTIK MANDIRI


WADAH BAGI APOTEKER PRAKTIK MANDIRI
Oleh : Suyanto


I.                  I. Pendahuluan
1.      Latar Belakang
Apoteker adalah tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan sesuai UU no 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Untuk itu apoteker harus berproses dengan mengikuti Pendidikan Apoteker. Tugas Pendidikan Apoteker adalah menyiapkan apoteker dengan kompetensi sesuai standar yang ditetapkan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI). Kompetensi apoteker yang ditetapkan IAI adalah kompetensi dalam bidang kesehatan yang menjadi jaminan bahwa praktik apoteker dapat mewujudkan kualitas hidup sehat bagi setiap insan.
Perguruan Tinggi Farmasi dimana sebagai tempat diselenggarakan Pendidikan Apoteker bersama Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) harus dapat mejamin bahwa apoteker yang diluluskan memiliki kompetensi tertentu sehingga dapat lolos Uji Kompetensi Apoteker Indonesia sebagai sarat untuk menjalankan praktik. hal ini karena uji kompetensi adalah jaminan bahwa apoteker baru siap melakukan praktik profesi untuk melayani masyarakat secara profesional. Praktik profesi apoteker dalam pasal 108 UU no 36 tahun 2009 tentang Kesehatan digambarkan sebagai praktik kefarmasian. Praktik kefarmasiaan yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Standar kompetensi apoteker merupakan jaminan praktik kefarmasian yang terukur, ilmiah dan bertanggungjawab. Standar tersebut perlu dilandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan dan etik sehingga orientasi pelayanan kefarmasian oleh apoteker dapat memenuhi nilai-nilai luhur, profesional, memiliki nilai kesejawatan yang tinggi dan berorientasi ke masa depan. Untuk memenuhi nilai-nilai tersebut apoteker harus mendapat bekal sejak di bangku kuliah. Nilai-nilai tersebut merupakan roh dari pelayanan kefarmasian, merupakan dasar dari pelayanan kesehatan yang manusiawi dan harus dimiliki apoteker dalam menjalankan praktik profesi.
Selama menjalankan praktik, apoteker harus selalu dapat menjaga dan mengembangkan kompetemsinya atau profesionalismenya. Untuk itu apoteker dapat melakukan secara mandiri atau secara kolektif. Secara mandiri berarti apoteker bertanggungjawab untuk terus menjaga kompetensinya dengan belajar sendiri sesuai dengan kebutuhan praktiknya. Secara kolektif berarti apoteker harus terorganisasi ke dalam IAI, sehingga IAI dapat melakukan standarisasi profesi yang diterapkan dalam bentuk pembinaan guna menjaga dan meningkatkan profesionalisme apoteker dalam menjalankan praktik kefarmasian.
Apoteker selama menjalankan praktik kefarmasian selalu berproses melalui tahapan yang tidak semuanya dapat dipahami oleh masyarakat. Proses tersebut selalu melalui rangkaian pharmacotherapy workup yang tidak kasat mata dan sulit dipahami masyarakat awam. Tidak jarang masyarakat lebih memahami apoteker praktik sebagai transaksi jual beli. Pemahaman masyarakat tersebut perlu diperbaiki secara bertahap, dan memperbaiki pemahaman masyarakat tersebut membutuhkan peran serta semua pihak. 
Ketidakpahaman masyarakat terhadap serangkaian proses pharmacotherapy workup akan mempersulit praktik apoteker untuk memenuhi personal medication needs, terutama terkait perilaku menggunakan obat. Perilaku tersebut merupakan ujung dari hampir semua pelayanan kefarmasian dan merupakan salah satu kunci keberhasilan pengobatan. Yang dimaksud dengan perilaku tersebut adalah perilaku untuk dapat menggunakan obat dengan benar dan mematuhi aturan penggunaan obat. Pentingnya perilaku tersebut karena dapat mempengaruhi tujuan pengobatan yang mana harus aman, efeksif, efisien dan sesuai.
Tidak ada satupun profesi yang tidak memiliki resiko dalam menjalankan praktiknya. Untuk itu apoteker membutuhkan organisasi profesi untuk mendampingin dan menjaga jalannya praktik profesi. Perbedaan persepsi antara apoteker dengan masyarakat, dengan profesi kesehatan lain dan dengan setiap pihak yang bersentuhan dengan profesi apoteker dapat menjadi kendala dalam menjalankan praktik yang ideal, untuk itu diperlukan kehadiran organisasi profesi.
Berangkat dari permasalah praktik yang ada, IAI sebagai organisasi induk para apoteker harus memiliki arah yang jelas dalam menjaga dan mengembangkan profesi apoteker, untuk itu IAI dapat bekerjasama dengan berbagai pihak. IAI dalam menjaga dan mengembangkan profesi apoteker menuangkan ke dalam Visi-Misi IAI. Visi IAI adalah terwujudnya profesi apoteker yang paripurna, sehingga mampu mewujudkan kualitas hidup sehat bagi setiap manusia. Sedangkan Misi IAI adalah; 1. menyiapkan apoteker yang berbudi luhur, profesional, memiliki kesejawatan yang tinggi dan inovatif serta berorientasi ke masa depan; 2. membina, menjaga dan meningkatkan profesionalisme apoteker sehingga mampu menjalankan praktek kefarmasian secara bertanggung jawab; 3. melindungi Anggota dalam menjalankan profesinya.
Misi IAI dalam menjaga dan meningkatkan profesionalisme apoteker sehingga mampu menjalankan praktek kefarmasian secara maksimal adalah dengan membentuk komunitas apoteker praktik. komunitas untuk apoteker yang praktik di apotek adalah himpunan seminat farmasi masyarakat (HISFARMA). Komunitas yang dapat maknai sebagai ada minat yang sama atau seminat dimaksudkan agar pengembangan profesi dan penanganan isu terkait profesi menjadi lebih fokus, lebih efektif, cepat dan efisien.
Fakta dilapangan, kompetensi apoteker praktik di apotek, setidaknya kompetensi tersebut dapat dikelompokan menjadi dua bagian besar. Kelompoak pertama adalah kompetensi dalam pelayanan kefarmasian dan kelompok kedua kompetensi dalam bidang bisnis farmasi. Akibat ada dua kelompok kompetensi, menjadikan Visi Misi IAI dirasakan kurang menjawab kebutuhan praktik apoteker di apotek. Kurangnya diakibatkan Visi misi IAI memiliki keterbatasan, hanya menyentuh profesi apoteker dalam hal praktik terkait kompetensi kefarmasian, padahal bagi anggota HISFARMA yang memiliki sarana praktik sendiri membutuhkan lebih. Kebutuhan lebih tersebut adalah kebutuhan akan kompetensi untuk mengelola apotek dari sisi bisnis selain harus mengelola apotek dari sisi pelayanan. Oleh karena itu para anggota HISFARMA yang memiliki sarana praktik sendiri merasa perlu menggagas untuk dibetuk wadah bagi Apoteker Praktik Mandiri. Wadah tersebut dimaksudkan untuk komunikasi antar apoteker praktik mandiri dalam menyelesaikan isu terkait bisnis apotek.
Berdasar pada uraian di atas Visi-Misi IAI hanya menyelesaikan isu praktik kefarmasian di apotek terkait pelayanan, sedangkan isu praktik terkait manajemen bisnis apotek belum dirasakan maksimal. Untuk itu perlu dilakukan kajian untuk membahas pentingnya membentuk wadah bagi apoteker praktik mandiri untuk menyelesaikan isu praktik terkait manajemen bisnis apotek yang dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai luhur yang dibangun IAI.


2.      Tujuan Kajian Ilmiah
Tujuan kajian ilmiah ini adalah untuk menemukan masalah pokok yang menjadi dasar akan pentingnya wadah bagi apoteker praktik mandiri.

3.      Manfaat Kajian Ilmiah
Manfaat kajian ilmiah adalah diharapkan dapat menjadi salah satu dasar menentukan arah bagi apoteker praktik mandiri sehingga dapat bersinergi dengan IAI.


II.                II. Bahan dan Metode Kajian
Bahan Kajian :
1.      pasal 108 (1) UU nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang membatasi Praktik kefarmasiaan yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.      Visi IAI adalah terwujudnya Profesi Apoteker yang paripurna, sehingga mampu mewujudkan kualitas hidup sehat bagi setiap manusia.
3.      Misi IAI adalah ; menyiapkan Apoteker yang berbudi luhur, profesional, memiliki kesejawatan yang tinggi dan inovatif serta berorientasi ke masa depan; membina, menjaga dan meningkatkan profesionalisme Apoteker sehingga mampu menjalankan praktek kefarmasian secara bertanggung jawab; melindungi Anggota dalam menjalankan profesinya.
Rancangan kajian adalah analisis normatif. Analisis dilakukan terhadap pasal 108 (1) UU nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Visi-Misi IAI. Analisis dimasudkan menemukan alasan membentuk wadah bagi apoteker praktik mandiri sebagai penguatan praktik yang selaras dengan Visi-Misi IAI.

III.             III. Hasil dan Pembahasan
1.      Kompetensi Apoteker dalam Praktik Kefarmasian di Apotek
Kompetensi apoteker dalam menjalankan praktik kefarmasian diatur dalam Pasal 108 (1) UU nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang memberi batasan bahwa praktik kefarmasiaan yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker. Praktik kefarmasian oleh apoteker di apotek disebut juga praktik apoteker di apotek. Keberadaan praktik apoteker di apotek karena ada suatu kebutuhan akan pengobatan dari anggota masyarakat (Personal Medication Needs/ PMN). Praktik apoteker di apotek dalam memenuhi PMN tidak semata-mata hanya menyerahkan sediaan farmasi begitu saja, namun praktik apoteker harus memahami dan menemukan PMN. Kebutuhan pengobatan yang dipahami masyarakat seringkali berbeda dengan PMN yang menjadi temuan apoteker, perbedaan ini menjadi menjadi salah satu masalah praktik apoteker yang rumit. Akibat rumitnya praktik apoteker, maka apoteker dalam menjalankan praktik harus berbekal keilmuan dan ketrampilan yang paripurna, yang mana setiap tahapan praktik dalam upaya memenuhi PMN harus berdasar keilmuan dan keahlian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan klinis. Praktik yang paripurna hanya dapat dilakukan oleh apoteker yang paripurna yang sesuai dengan yang tertuang dalam Visi IAI. Visi IAI adalah terwujudnya Profesi Apoteker yang paripurna, sehingga mampu mewujudkan kualitas hidup sehat bagi setiap manusia.
Pada praktik apoteker di apotek, mewujudkan kualitas hidup sehat bagi setiap manusia berarti ada pemenuhan PMN. Tanpa pemenuhan PMN yang paripurna maka pengobatan tidak maksimal atau bahkan gagal. Namun pemenuhan PMN tersebut sangat dipengaruhi oleh sarana dan prasarana apotek yang membutuhkan pengelolaan sendiri seiring dengan pengelolaan praktik apoteker. Akibat dari hal tersebut, Visi IAI untuk mewujudkan kualitas hidup sehat bagi setiap manusia harus selaras dengan kompetensi dalam pengelolaan sarana dan prasarana apotek. Pengelolaan sarana dan prasarana selanjutnya dalam naskah ini dipahami sebagai manajemen bisnis apotek.
Misi IAI dalam hal menyiapkan Apoteker yang berbudi luhur, profesional, memiliki kesejawatan yang tinggi dan inovatif serta berorientasi ke masa depan; membina, menjaga dan meningkatkan profesionalisme Apoteker sehingga mampu menjalankan praktek kefarmasian secara bertanggung jawab; melindungi Anggota dalam menjalankan profesinya.
Misi IAI tersebut akan terwujud apabila dibarengi dengan kompetensi apoteker dalam manajemen bisnis apotek yang memadai. Kompetensi apoteker dalam manajemen bisnis apotek yang memadai penting karena setiap Misi IAI membutuhkan sarana dan prasarana dan juga biaya. Pada kenyataannya, Misi IAI hanya membahas kompetensi apoteker dalam hal pelayanan kefarmasian dan tidak dalam hal manajemen bisnis apotek. Misi IAI yang tidak menggambarkan akan memenuhi kebutuhan apoteker praktik mandiri di apotek terkait kompetensi manajemen bisnis apotek, menjadikan belum terlihat jelas akan siapa yang harus memperjuangkannya, sehingga wadah sangat diperlukan oleh apoteker praktik mandiri yang tergabung dalam Hisfarma.

2.      Praktik Kefarmasian di Apotek Harus Memenuhi Standar
Praktik kefarmasian diapotek sesuai yang dimaksud oleh pasal 108 UU no 36 Tahun 2009 dan yang dimaksud dengan Visi Misi IAI harus sesuai dengan standar. Untuk standar yang dimaksud tersebut, pemerintah telah menggambil tanggungjawab dengan menerbitkan permenkes nomor 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Standar Pelayanan Kefarmasian adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.
Permenkes no 73 tahun 2016 menetapkan bahwa Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek meliputi standar dalam pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai, dan standar dalam pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai meliputi: perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian dan pencatatan dan pelaporan.
Pengelolaan sediaan farmasi tersebut di atas dan yang dijalankan sesuai standar tidak serta merta dapat dilakukan begitu saja, diperlukan modal, biaya dan kompetensi dalam manajemen bisnis apotek. Modal dan kompetensi dalam manajemen bisnis farmasi menjadi sarat mutlak yang harus dimiliki apoteker praktik mandiri. Sejak dibangku kuliah atau selama menjadi anggota IAI kompetensi apoteker dalam bidang manajemen bisnis apotek tidaklah diberikan dengan memadai. Untuk menjadi memadai harus diupayakan sendiri oleh apoteker mandiri. Untuk upaya tersebut apoteker dapat melakukan sendiri atau bersama dalam wadah yang  terorganisasi. 
Kebutuhan kompetensi terkait manajemen bisnis apotek menjadi salah satu alasan mengapa apoteker baru tidak mau praktik mandiri, bahkan apoteker yang sudah tidak baru lagi juga enggan praktik mandiri. Kompetensi ini harus diupayakan sendiri, karena IAI dan perguruan tinggi farmasi tidak memiliki kemampuan untuk mengupayakan. Kita tidak dapat menuntut IAI dan atau perguruan tinggi farmasi dalam hal tersebut di atas, karena yang namanya bisnis merupakan ilmu tersendiri yang mana perkembangannya sangat cepat. Perkembangan ilmu bisnis yang sangat cepat menjadikan apoteker praktik mandiri harus selalu belajar dan waspada terhadap setiap perubahan ekonomi, baik makro dan mikro. Untuk itu akan lebih mudah bagi apoteker praktik mandiri apabila memiliki wadah.

3.      Praktik Apoteker di Apotek dalam Pelayanan Farmasi Klinik
Permenkes no 73 tahun 2016 menjelaskan bahwa Pelayanan farmasi klinik meliputi:  pengkajian Resep, dispensing, Pelayanan Informasi Obat (PIO),  konseling,  Pelayanan Kefarmasian di rumah (home pharmacy care), Pemantauan Terapi Obat (PTO), Monitoring Efek Samping Obat (MESO). Pelayanan farmasi klinik tersebut merupakan penjabaran pasal 108 UU no 36 tahun 209 tentang kesehatan dalam pelayanan obat atas resep dokter dan PIO.
Pelayanan obat di apotek oleh apoteker dilakukan atas resep dokter maupun tanpa resep dokter. Praktik kefarmasian dalam hal melayani resep dokter menjadi kewenangan apoteker, sedangkan pelayanan sediaan farmasi non resep tidak harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian namun harus tetap sesuai kewenangan yang berjenjang. Praktik kefarmasian di apotek oleh apoteker harus dilandaskan pada pharmacotherapy workup, sehingga standar pelayanan kefarmasian atau pelayanan farmasi klinik di apotek yang ditetapkan IAI dan pemerintah harus didasarkan pada pharmacotherapy workup.
Pengaturan standar pelayanan kefarmasian di apotek menurut Permenkes no 73 tahun 2016 bertujuan untuk meningkatkan mutu Pelayanan Kefarmasian, untuk menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian dan untuk melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (patient safety). Penerapan standar dalam praktik apoteker di apotek yang berkelanjutann perlu adanya pembinaan oleh pemerintah bersama IAI secara berkelanjutan pula.
Peran IAI dalam mewujudkan pelayanan kefarmasian yang sesuai standar dituangkan dalam Misi IAI. Misi IAI dalam hal menyiapkan  Apoteker yang berbudi luhur, profesional, memiliki kesejawatan yang tinggi dan inovatif serta berorientasi ke masa depan tidak dapat dilakukan sendiri, untuk misi tersebut IAI harus bekerjasama dengan perguruan tinggi farmasi dan praktisi. Menyiapkan apoteker berarti melalui pendidikan apoteker, sedangkan apoteker untuk dapat memiliki sifat yang berbudi luhur, profesional, memiliki kesejawatan yang tinggi dan inovatif serta berorientasi ke masa depan harus dilakukan sendiri oleh IAI melalui seminatnya (HISFARMA).
IAI memegang kunci dalam membentuk apoteker yang berbudi luhur, karena budi luhur adalah perilaku yang hanya dapat diajarkan dengan menyertakan contoh perilaku budi luhur. Pemberian contoh dimaksudkan agar calon apoteker tidak hanya mengetahui namun juga dapat merasakan dan melakukan budi luhur tersebut. Pemberian contoh oleh praktisi dapat diberikan pada saat proses Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) atau istilah lain, juga pada proses magang. Budi luhur tidak dapat diajarkan dengan membaca dan menghafal, namun harus diajarkan dengan melakukan dan membiasakan.
Profesional, pada pelayanan kefarmasian dapat diartikan bahwa apoteker menjalankan praktik didasarkan pada ilmiah, tanggungjawab dan terukur. Membentuk apoteker yang bertanggungjawab tidak dapat hanya dilakukan dengan membaca dan menghafal, namun harus diajarkan dengan praktik. Untuk itu semua, IAI sebagai induk organisasi apoteker bertanggungjawab penuh terhadap kualitas praktik apoteker. Tanggungjawab tersebut yang menjadikan IAI tidak boleh main-main dalam membangun standar kompetensi apoteker. Standar kompetensi apoteker harus dapat menjadi jaminan bahwa setiap apoteker yang memegang sertifikat kompetensi akan memiliki standar yang sama di dalam menjalankan praktik baik secara ilmiah, tanggungjawab dan ukuran. Dengan adanya standar kompetensi tersebut, perguruan tinggi tidak lagi bertanggung jawab terhadap lulusan karena semenjak calon apoteker memegang sertifikat standar kompetensi berarti calon apoteker tersebut resmi menjadi apoteker profesional yang kualitasnya dijamin oleh IAI. Alasan sertifikat kompetensi yang berarti kompetensi apoteker praktik dijamin oleh IAI, maka IAI harus melindungi anggota yang menjalankan standar praktik profesi sesuai amanat yang dituang di dalam Misi IAI.
Kebutuhan apoteker akan profesionalisme dalam menjalankan praktik kefarmasian di apotek sudah sangat sesuai dengan Visi-Misi IAI. Namun untuk menjalankan profesionalisme sesuai Visi-Misi IAI membutuhkan modal dan biaya, sehingga kompetensi dalam manajemen bisnis apotek diperlukan. Terutama bagi apoteker praktik mandiri yang menggunakan sarana dan prasarana milik sendiri.
Dalam pengelolaan apotek, setiap bagian dari kegiatan adalah biaya dan setiap sarana dan prasarana yang digunakan berarti modal. Untuk modal dan setiap biaya yang ada adalah beban bagi pasien yang harus dibayar. Namun tidak serta merta apoteker akan membebankan setiap biaya akibat dari pekerjaan kefarmasian harus dilandaskan pada nilai-nilai luhur dan akibat pekerjaan kefarmasian termasuk bagian dari pekerjaan sosial, meskipun apotek merupakan wahana bisnis. Tentu akan timbul kesulitan tersendiri dalam mengelola apotek sebagai lembaga akibat apotek adalah wahana bisnis yang didalamnya mengelola pekerjaan sosial. Apalagi dalam pendidikan apoteker tidak diberikan matakuliah manajemen bisnis apotek yang memadai.
Dari hal diatas, maka merupakan suatu hal yang tidak rasional apabila apoteker yang baru lulus dengan bekal manajemen bisnis apotek yang minim harus beradu dengan para pebisnis apotek yang sudah lama yang sudah sangat efisien, apalagi beradu dengan apotek jaringan yang secara modal adalah raksasa. Pengelolaan apotek bagi apoteker baru berpotensi menjadi sangat berat dan bahkan juga bagi sebagian apoteker yang sudah tidak baru lagi. Mungkin, ini yang menjadi salah satu alasan banyak apotek lama yang tutup atau apotek baru yang tidak dapat berkembang. Akibat dari hal di atas, para apoteker praktik madiri membutuhkan wadah yang dapat membantu memecahkan masalah manajemen bisnis apotek.

4.      Praktik Apoteker dalam Pelayanan Informasi Obat.
PIO merupakan bagian dari praktek kefarmasian yang diatur dalam pasal 108 Undang undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Pada Permenkes no 73 tahun 2016, PIO merupakan bagian dari pelayanan farmasi klinik.
PIO sesuai Permenkes no 73 tahun 2016 merupakan kegiatan yang dilakukan oleh apoteker dalam pemberian informasi mengenai obat yang tidak memihak, dievaluasi dengan kritis dan dengan bukti terbaik dalam segala aspek penggunaan obat kepada profesi kesehatan lain, pasien atau masyarakat. informasi mengenai obat termasuk obat resep, obat bebas dan herbal. Informasi meliputi dosis, bentuk sediaan, formulasi khusus, rute dan metoda pemberian, farmakokinetik, farmakologi, terapeutik dan alternatif, efikasi, keamanan penggunaan pada ibu hamil dan menyusui, efek samping, interaksi, stabilitas, ketersediaan, harga, sifat fisika atau kimia dari obat dan lain-lain.
Pada sudut pandang farmasi praktis, PIO merupakan tindakan kefarmasian dalam merubah perilaku kesehatan yang serta merta tidak dapat disederhanakan, namun harus dilaksanakan sesuai standar praktik. PIO oleh apoteker selalu berproses pada pharmacotherapy workup, yang mana proses tersebut tidak sekedar membahas hubungan bahan aktif obat dengan penyakit semata. Keberadaan tingkatan sosial, pendidikan, pekerjaan, gender dan semua yang termasuk data demografi menjadi pertimbangan penting dalam proses pelayanan kefarmasian, oleh sebab itu kompetensi apoteker terhadap budaya dan demografi setempat sangat mempengaruhi keberhasilan dari setiap pelayanan kefarmasian kepada masyarakat. Pentingnya kompetensi apoteker terhadap demografi ini yang menjadi salah satu alasan pentingnya magang bagi apoteker baru dan juga menjadi salah satu alasan mengapa e-farmasi yang dipahami secara dangkal seharusnya tidak boleh dijalankan. Kompetensi apoteker terhadap teknologi farmasi juga menjadi menjadi dasar dalam pelayanan kefarmasian di apotek, karena setiap apoteker harus mampu menjelaskan maksud dari setiap teknologi yang melekat pada setiap sediaan. Pengetahuan apoteker praktik di apotek akan teknologi farmasi menjadi salah satu kompetensi dasar.  
Masalah penting di dalam PIO adalah adanya peningkatan pemahaman yang diikuti perubahan sikap dan perilaku. Tanpa ada perubahan perilaku, PIO adalah tidak efektif. PIO yang tidak efektif berarti sama saja dengan tidak ada pelayanan. Sehingga PIO di apotek yang aman, efektif, efisien dan sesuai yang berproses kepada pharmacotherapy workup harus disampaikan oleh apoteker kepada masyarakat secara langsung. PIO yang tidak sampaikan secara langsung tidak termasuk dalam praktik kefarmasian di apotek.
Pemberian informasi kepada masyarakat dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan  akan kesehatan. Pemberian informasi untuk edukasi model rasional, strategi sasaran individu dan kelompok dan berusaha untuk dorongan perilaku kesehatan positif dan mencegah pemilihan perilaku kesehatan negatif. Hal ini dilakukan dengan menyajikan informasi yang relatif tidak bias. Model ini, juga dikenal sebagai knowledge, attitudes, practices Model (KAP), didasarkan pada alasan bahwa meningkatkan pengetahuan seseorang akan menghasilkan perubahan perilaku. asumsinya bahwa halangan satu-satunya untuk bertindak rasional dan bertanggung jawab adalah ketidaktahuan, dan informasi itu saja dapat mempengaruhi perilaku dengan melakukan koreksi terhadap kekosongan pengetahuan (WHO, 2012):
Dengan demikian, PIO dalam praktik kefarmasian yang dilakukan oleh apoteker di apotek merupakan pekerjaan yang sangat serius dan berat karena harus berujung pada perubahan perilaku. Namun kebanyakan praktik PIO pada saat ini masih dijalankan dengan gratis, dan merupakan suatu hal yang tidak masuk akal. Tingkat keberhasilan PIO sangat dipengaruhi oleh banyak hal, termasuk persepsi awal masyarakat dan ketrampilan apoteker. Perubahan perilaku masyarakat dalam menggunakan obat seringkali sangat sulit terjadi, meskipun apoteker telah melakukan usaha yang keras. Namun PIO tetap harus dilakukan, karena informasi merupakan bagian dari PMN. Informasi tersebut, secara sederhana, dapat dimaksudkan sebagai edukasi untuk perubahan perilaku sehingga masyarakat dapat menggunakan obat dengan benar dan dapat mematuhi aturan penggunaan obat. Secara luas, PIO yang disampaikan apoteker adalah informasi terkait apa saja yang harus dilakukan masyarakat terkait obat dan kesehatan sehingga masyarakat dapat mengambil keputusan dan tindakan untuk suatu perilaku kesehatan sesuai temuan Pharmacotherapy workup.
Dengan demikian, pemahaman akan ujung praktik apoteker di apotek sebagai pulang membawa obat adalah tidak tepat. Ujung praktik apoteker praktik di apotek adalah perubahan perilaku masyarakat sesuai proses pharmacotherapy workup.
Pemahaman masyarakat yang menganggap praktik kefarmasian adalah pulang membawa obat akan berpotensi terjadi pengobatan yang tidak berhasil yang berujung membahayakan dan mahal. Pengobatan yang tidak berhasil berpotensi terjadi kesalahan dalam indikasi dan keamanan. Akibat dari salah indikasi adalah pengobatan tidak yang tidak menyembuhkan dan berpotensi terjadi perkembangan penyakit yang liar dan mebahayakan jiwa. Akibat dari penggunaan yang salah juga berpotensi berbahaya bagi pengguna. Semua itu dapat berdampak pada biaya pengobatan yang mahal dan tidak terprediksikan. Semua hal tersebut di atas dimungkinkan terjadi apabila proses pharmacotherapy workup diabaikan.
Pemahaman pengusaha apotek yang bukan apoteker terhadap praktik kefarmasian berpotensi pada pemahaman yang tidak tepat, atau pelayanan yang berujung pada pulang membawa obat. Apabila hal ini terjadi, maka akan terjadi pelayanan kefarmasian yang berorientasi pada pelayanan transaksi yang menghilangkan nilai-nilai kemanusiaan. Potensi terjadinya pelayanan transaksi obat akan menjadikan pelayanan hanya fokus pada tujuan bisnis semata dan mengabaikan nilai nilai kemanusiaan. Apabila apotek hanya dikelola semata berorientasi bisnis, maka upaya pemenuhan PMN yang utuh menjadi tidak penting. Kesalahan penggunaan obat dan ketidak patuhan penggunaan obat akibat pemenuhan PMN yang tidak utuh justru akan mempermaju bisnis apotek, akibat semakin berpotensi menyebabkan sakit lebih lanjut yang berarti berpotensi terjadi transaksi obat yang berulang.
Pemahaman yang salah dari tenaga kesehatan lain terhadap konsep pengobatan yang harus sesuai standar pelayanan kefarmasian berpotensi terjadi. Tenaga kesehatan lain yang hanya menganggap obat sebagai komoditas dagang akan menghilangkan hak hak pasien. Salah satu dari hak pasien adalah PIO. Hak pasien akan informasi obat sering tidak disampaikan dengan benar, yang mana tenaga kesehatan lain sering kali merasa memiliki kewenangan menyerahkan obat dan atau melakukan dispensing namun dengan sengaja melakukan pengaburan terhadap informasi obat. Pengaburan tersebut dimaksudkan olehnya agar masyarakat hanya mendapat informasi dari satu sumber, padahal dalam pandangan saya masyarakat berhak mendapatkan informasi obat dari mana saja terutama dari apoteker untuk setiap obat yang dikonsumsinya.
Mengingat PIO merupakan bagian dari PMN yang melekat dan sangat penting dan merupakan ujung dari hampir setiap pelayanan kefarmasian di apotek, maka harus dilaksanakan secara rasional. Untuk itu perlu dilakukan kajian, kajian sesuai kaidah praktik kefarmasian dan kaidah bisnis. Sedangkan saat ini, hampir setiap PIO di apotek dilakukan dengan gratis, padahal biaya PIO oleh apoteker di apotek sangat tidak murah. Oleh karena tidak murah, PIO di apotek sangat berpotensi untuk dihilangkan oleh pengusaha apotek yang hanya berorientasi bisnis untuk menekan biaya operasional. Untuk itu perlu dibangun wadah untuk mencari solusi agar setiap pelayanan kefarmasian di apotek memiliki ujung yang benar, ujung tersebut adalah pelayanan kognitif untuk merubah perilaku, pelayanan kognitif sering dikenal sebagai PIO.


5.      Pentingnya Keberadaan wadah bagi Apoteker Praktik Mandiri
Penyelenggaraan Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek harus didukung oleh ketersediaan sumber daya kefarmasian yang berorientasi kepada keselamatan pasien. Sumber daya kefarmasian tersebut adalah sumber daya manusia dan sumber daya sarana dan prasarana. Pelayanan Kefarmasian di Apotek diselenggarakan oleh Apoteker (Permenkes no 73 tahun 2016).
Apoteker dalam menyelenggarakan apotek membutuhkan IAI sebagai asosiasi. Keberadaan asosiasi bagi apoteker praktik adalah sangat penting. Karena sesuai Visi-Misi IAI, IAI bemberikan jaminan praktik selama praktik berlangsung rasional yang didasarkan pada standar kompetensi yang selalu dijaga dan dikembangkan oleh IAI bersama semua pihak, ada jaminan hukum, ada advokasi dsb. Bahkan untuk kepentingan kompetensi apoteker praktik yang bersifat lebih teknis, IAI membentuk komunitas apoteker praktik sesuai dengan minat atau tempat dimana apoteker menjalankan praktik profesi.
Komunitas untuk apoteker yang praktik di apotek adalah Hisfarma (Himpunan Seminat Farmasi Masyarakat). Hisfarma merupakan bagian dari IAI dan tidak dapat lepas. Hisfarma diharapkan dapat menjawab setiap tantangan yang muncul dalam praktik dan selalu mengikuti perkembangan. Hisfarma yang anggotanya seluruh apoteker yang praktik di apotek tentunya akan lebih pada pengembangan sumber daya manusia. Sedangkan pengembangan sarana dan prasarana atau pengembangan manajemen bisnis apotek yang rasional dan proporsional dengan praktik apoteker belum terjawab oleh Hisfarma dan IAI. Untuk semua itu perlu dibentuk wadah bagi apoteker praktik mandiri.
Mungkin akan ada yang menyarankan apoteker praktik mandiri masuk ke dalam GP Farmasi. Namun yang perlu dipertimbangkan adalah anggota GP Farmasi sesuai anggaran dasarnya adalah pengusaha farmasi yang terdiri dari pengusaha pabrik farmasi, distributor, apotek dan toko obat. Keberadaan GP Farmasi dimaksudkan dapat menjadi wadah dan wahana komunikasi, konsultasi, informasi dan fasilitasi bagi perusahaan farmasi Indonesia, pemerintah dan pihak-pihak lainnya. Sedangkan landasan etika dalam GP Farmasi adalah etika bisnis. Ditinjau dari sisi landasan etika, apoteker praktik mandiri seharusnya berbeda, karena landasan yang digunakan adalah landasan etika pelayanan kefarmasian tanpa mengesampingkan tujuan bisnis. Dari itu perlu dibentuk wadah bagi apoteker praktik mandiri yang didasarkan pada kepentingan bisnis tanpa mengesampingkan pelayanan kefarmasian yang maksimal karena pelayanan kefarmasian adalah tujuan dari keberadaan  setiap apotek..
Asosiasi Apotek Indonesia (ASAPIN)  merupakan asosiasi baru yang dibentuk sebagai wadah bagi apotek untuk bekerjasama dengan BPJS.  Menurut Ketua ASAPIN, Drs. Saleh Rustandi, MM. Apt., BPJS dan Kemenkes akan melakukan akreditasi apotek yang akan bermitra. Undang-Undang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menyatakan bahwa kerjasama fasilitas kesehatan (faskes) dengan BPJS melalui asosiasi resmi faskes, yakni ASAPIN. Selain itu, data apotek di BPJS saat ini kurang transparan berdasarkan temuan KPK. (http://farmasetika.com/2018/01/22/asapin-bantu-apotek-di-indonesia-menjadi-mitra-program-bpjs/  akses tanggal 5/4/2018). Tujuan ASAPIN tidak menggambarkan kepentingan apoteker praktik mandiri, dan tidak semua apoteker mandiri bekerjasama dengan BPJS. Kepentingan apoteker praktik mandiri adalah bisnis pelayanan kefarmasian mencakup semua pelayanan tidak hanya BPJS. Mengingat kepentingan apoteker praktik mandiri tidak sekedar melayani BPJS, maka diperlukan wadah yang dapat memperjuangkan terjadinya pelayanan kefarmasian yang manusiawi dan sesuai hak setiap personal untuk hidup sehat, namun secara bisnis tetap memberikan keuntungan.
Apoteker praktik mandiri secara profesi sudah terwadahi oleh IAI bersama Hisfarma didalamnya, namun sisi pengelolaan sarana dan prasarana untuk dapat terus berlangsung sesuai dengan standar yang ada membutuhkan wadah lain. Bisnis apotek berbeda dengan bisnis pada umumnya, karena bisnis apotek harus meletakan nilai-nilai kemanusiaan sebagai pondasi. Kepentingan kemanusiaan harus lebih utama dari kepentingan bisnis, namun bisnis tidak boleh mati. Disinilah pokok pentingnya wadah bagi apoteker praktik mandiri, yang mana apoteker praktik mandiri harus tetap berkembang bersama idealisme profesi.  

IV.             IV. Kesimpulan
Keberadaan wadah bagi apoteker praktek mandiri sangat diperlukan guna penyelenggaraan pelayanan kefarmasian yang berkelangsungan dengan tetap mengusahakan pelayanan kefarmasian yang maksimal dengan pembiayaan yang rasional.

V. Saran
1.      Setiap pihak untuk terus memberikan dukungan terhadap peradaban pelayanan kefarmasian yang didasarkan pada pelayanan maksimal dengan pembiayaan yang rasional.
2.      Nama organisasi yang mewadahi apoteker praktik mandiri sebaiknya menambahkan kata society atau masyarakat agar lebih menggambarkan anggota oraganisasi, anggota organisasi seluruh masyarakat apoteker praktik mandiri di seluruh Indonesia.

Rabu, 18 Oktober 2017

PERAN IAI DALAM EVALUASI MUTU APOTEK

PERAN IAI DALAM EVALUASI MUTU APOTEK

1.    Standar Mutu Apotek
Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker. Penyelenggaraan Pelayanan Kefarmasian di Apotek harus menjamin ketersediaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai yang aman, bermutu, bermanfaat, dan terjangkau. Untuk menjamin hal tersebut Penyelenggarakan Pelayanan Kefarmasian di Apotek wajib mengikuti Standar Pelayanan Kefarmasian. Standar Pelayanan Kefarmasian menjadi tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Pengaturan Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek bertujuan untuk meningkatkan mutu Pelayanan Kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian dan melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan Obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (patient safety). Untuk menjamin mutu Pelayanan Kefarmasian di Apotek, harus dilakukan evaluasi mutu Pelayananan Kefarmasian (Permenkes Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek).
Dari uraian di atas, yang dimaksudkan penyelenggaraan pelayanan kefarmasian yang menjamin ketersediaan pelayanan kefarmasian yang bermutu dan aman (melindungi pasien) adalah: 
  • Menjamin ketersediaan. Menjamin ketersediaan dimaksudkan untuk menjamin peredaran barang farmasi dalam jumlah dan jenis yang cukup sehingga masyarakat dapat memenuhi personal medication needs. Tanpa jumlah dan jenis yang cukup pelayanan kefarmasian dalam memenuhi personal medication needs tidak maksimal dan dapat berujung pada kerugian kesehatan masyarakat atau bahkan membahayakan jiwa seseorang (tidak aman).
  • Aman. Aman terkait sediaan farmasi adalah apabila obat dikelola dengan benar dan digunakan dengan benar, untuk itu membutuhkan peran pelayan profesional kefarmasian.
  • Bermutu. Pelayanan kefarmasian yang bermutu dapat terjadi apabila praktik kefarmasian diselenggarakan sesuai standar secara kontinu, konsisten, kompeten dan konsekuen. Tanpa keempat hal tersebut pelayanan kefarmasian yang menjamin keamanan, kemanjuran, keefisienan (hemat), kesesuaian dan nilai-nilai kemanusiaan tidak akan terjadi.
  • Bermanfaat. Obat akan bermanfaat apabila penggunaannya sesuai peruntukannya atau tepat indikasi dan digunakan benar. Untuk penggunaan obat dengan benar masyarakat membutuhkan pelayanan informasi obat. Pelayanan informasi obat tidak hanya terbatas pada pelayanan informasi terkait farmakoterapi, namun juga informasi untuk perubahan perilaku terkait obat. Pelayanan informasi untuk perubahan perilaku terkait obat setidaknya ada 35 jenis. Dengan demikian obat akan bermanfaat apabila dalam penggunaannya melalui proses pelayanan kefarmasian termasuk pendampingan (advocate) dalam penggunaan obat oleh apoteker.
  • Terjangkau. Makna terjangkau adalah masyarakat dapat melakukan akses tenaga kefarmasian untuk mendapatkan pelayanan kefarmasian dan memiliki nilai keekonomian sesuai dengan kondisi masyarakat.


2.    Monitoring Dan Evaluasi Mutu Pelayanan Kefarmasian Di Apotek
Pemerintah selaku regulator berhak dan wajib melakukan monitoring terhadap keberadaan apotek. Salah satu fungsi monitoring adalah pengawasan dan selama ini kita mengenal dua macam monitoring yang telah dilakukan pemerintah. Kedua hal tersebut adalah pelaporan dan pemeriksaan.
Pelaporan. Kegiatan pelaporan oleh apotek kepada pemerintah diatur dalam Permenkes Nomor. 35 Tahun 2014, yang mana  Apotek wajib mengirimkan laporan Pelayanan Kefarmasian secara berjenjang kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Dinas Kesehatan Provinsi, dan Kementerian Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemeriksaan. Maksud dari pemeriksaan adalah audit terhadap apotek untuk mengetahui bahwa data yang dikirim untuk dilaporkan sesuai dengan kenyataan. Fungsi pemerintah dalam monitoring apotek dalam hal pengawasan rutin dilakukan BPOM dan Dinas Kesehatan. Fungsi BPOM dalam pengawasan obat dan makanan diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001.
Peran organisasi profesi apoteker atau IAI diatur dalam Permenkes Nomor 35 Tahun 2014, yang mana pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dapat melibatkan Organisasi Profesi. Namun pada kenyataan saat ini Organisasi Profesi masih lebih fokus pada pembinaan, yang mana dilakukan secara bersama-sama Dinas Kesehatan dan atau BPOM atau dilaksanakan secara mandiri.
Evaluasi kinerja apotek merupakan kegiatan mengkaji data hasil monitoring untuk membuat penilaian terhadap kinerja apotek dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Tujuan terhadap kinerja apotek antara lain: 
  • Menemukan setiap variabel yang mempengaruhi jalannya pelayanan kefarmasian.
  • Mengetahui tingkat penerapan standar pelayanan kefarmasian di apotek
  • Mengetahui tingkat capaian pelayanan kefarmasian dalam memenuhi personal medication needs
  • Menemukan gab antara tingkat penerapan dengan capaian pelayanan kefarmasian dalam memenuhi personal medication needs
  • Menemukan kendala dalam penerapan standar pelayanan kefarmasian.
  • Merencanakan pengembangan praktek kefarmasian yang berbasis pada evidence.

  
3.    Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Sebagai pengawas dan pembina apotek BPOM, Dinas Kesehatan dan IAI dapat mengambil keputusan untuk mengambil tindakan sebagai tindak lanjut sesuai hasil evaluasi. Tindakan dapat dialamatkan kepada setiap apotek sesuai hasil evaluasi atau kepada seluruh apotek dalam bentuk pembinaan atau pengembangan profesi.
Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan, BPOM dapat memberikan sanksi administratif kepada apotek yang dinilai melakukan pelanggaran berupa rekomendasi sebagai peringatan, peringatan keras, penghentian sementara kegiatan, dan/atau pencabutan izin.
IAI sebagai induk organisasi, sesuai dengan peraturan organisasi akan menindaklanjuti hasil evaluasi dengan pembinaan ataupun sanksi etik dan atau sanksi administratif.
Dinas Kesehatan sebagai penerima pelimpahan wewenang dari menteri untuk mengeluarkan izin pendirian apotek, tentu saja dapat memberikan sanksi administratif baik atas rekomendasi ataupun atas keputusan dinas kesehatan sendiri.
Berbagai sanksi dapat saja menimpa apoteker yang praktik di apotek jika dinilai melakukan pelanggaran, sanksi tersebut menjadikan apoteker sangat “takut” dengan yang namanya pengawasan. Pengawasan saat ini dirasakan oleh banyak praktisi komunitas sangat ketat. Pengawasan dinilai praktisi juga belum berimbang karena pengawasan hanya berorientasi pada produk semata. Padahal pengawasan yang berimbang diyakini lebih baik dalam menekan berbagai problem kefarmasian yang ada saat ini. Saat ini, para praktisi masih memerlukan banyak pembinaan secara terus menerus agar dapat menyelenggarakan praktik tanpa rasa “takut”. Hal lain yang menjadikan apoteker komunitas “takut” adalah belum terjadi keseragaman pendapat lintas sektoral terhadap praktik kefarmasian.

4.    Monitoring Dan Evaluasi Terhadap Apotek Oleh Pihak Lain
Monitoring dan evaluasi oleh pihak lain (diluar Dinas Kesehatan dan BPOM) terhadap apotek merupakan hal yang paling ditakutkan. Ketakutan bukan karena berbuat kesalahan, ketakutan tersebut terjadi karena pemahaman terhadap obat sebagai komoditas kemanusiaan yang harus dikelola secara khusus hanya oleh tenaga kefarmasian tidak dipahami oleh pihak lain, sehingga pihak lain tersebut sangat mungkin akan memiliki perbedaan persepsi dengan praktisi yang berujung pada sengketa. Energi apoteker akan habis bila selalu diintai untuk dicari kesalahannya oleh pihak yang memiliki pemahaman tentang praktik kefarmasian tidak dalam satu level. Pemahaman yang tidak dalam satu level berarti sengketa. Semua itu akan berujung pada penurunan kualitas pelayanan kefarmasian yang diterimakan kepada masyarakat oleh apoteker dan penurunan kualitas tersebut berarti hal yang sangat membahayakan.
Di dalam peraturan perundangan dimanapun di seluruh dunia tidak ada pengawasan dan pembinaan apotek dilakukan oleh instansi di luar instansi kesehatan. Untuk upaya pihak lain yang tidak memiliki kompetensi dan kewenangan bidang farmasi yang menginginkan melakukan audit ke apotek seharusnya ditolak oleh Menteri Kesehatan dan Organisasi Profesi. Apabila dipaksakan, saya yakin akan banyak obat hilang dari pasaran sehingga akan memicu berbagai kemungkinan yang berdampak buruk kepada kesehatan masyarakat dan pembangunan kesehatan bangsa kita. Untuk alasan kemanusiaan, sudah sepatutnya apabila apoteker mendapat perlindungan dari semua pihak terutama pihak pemerintah agar nilai-nilai kemanusiaan dan peradaban tidak juga berjalan mundur.
Pemerintah dan Organisasi Profesi harus melindungi apoteker dalam menjalankan sumpahnya dalam menjaga rahasia kefarmasian. Rahasia kefarmasian diatur dalam PP no 51 tahun 2009, Rahasia Kefarmasian adalah Pekerjaan Kefarmasian yang menyangkut proses produksi, proses penyaluran dan proses pelayanan dari Sediaan Farmasi yang tidak boleh diketahui oleh umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Demi menjaga kerahasiaan, seharusnya tidak boleh ada pihak manapun yang boleh membuka rahasia tersebut kecuali oleh auditor resmi yang ditunjuk pemerintah atau atas permintaan pengadilan. Bahkan Dinas Kesehatan pun sebagai pihak yang menerbitkaan SIA tidak berwenang membuka rahasia kefarmasian kepada pihak lain, demikian pula BPOM juga tidak diperbolehkan membuka rahasia kefarmasian kepada pihak lain, tidak diperbolehkan apabila tidak sesuai dengan peraturan perundangan.  Semua pihak harus saling percaya, semua pihak harus percaya kepada kinerja BPOM, Dinas Kesehatan dan Organisasi Profesi sebagai pihak yang mempunyai wewenang sesuai peraturan perundangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan, dan Negara akan maju apabila dibangun dengan rasa saling percaya dan tanggung jawab.

5.    Peran Iai Dalam Pembinaan Dan Pengawasan
Peran iai dalam pembinaan dan pengawasan kepada anggotanya dimaksudkan untuk menjaga keberadaan profesi apoteker dan sebagai upaya agar profesi apoteker dapat terus berkembang sesuai dengan perkembangan peradaban. Menjaga keberadaan profesi apoteker berarti pula ikut menjaga kepastian hukum dan menjaga profesi apoteker agar dapat terus berkembang melayani masyarakat. Menjaga profesi apoteker harus dilakukan terus menerus dan pengembangan profesi harus mengikuti perkembangan iptek, politik dan sosial budaya. Bagaimanapun hal tersebut sangat mempengaruhi keberadaan dan perkembangan profesi apoteker baik sekarang ataupun di masa yang akan datang.
Untuk itu IAI mempunyai kepentingan dalam pengawasan praktik apoteker di apotek. Pengawasan dilakukan bukan sekedar apoteker dapat melayani masyarakat sesuai standar, namun juga menemukan kendala dan mencari solusinya dan kalau mungkin mengembangkan profesi apoteker agar terjadi peningkatan derajat kepastian dalam menjalankan profesi apoteker.
Pembinaan adalah upaya iai dalam meningkatkan kognitif, afektif dan psikomotor apoteker sehingga memungkinkan apoteker menjalankan praktik yang bertanggungjawab. Praktik apoteker yang bertanggungjawab tidak diperoleh begitu saja, namun sudah harus mulai dilatih sejak ada di bangku kuliah. Disinilah peran IAI dan PTF bersama-sama menyusun konsep pendidikan yang berbasis praktik, dan tidak mungkin pendidikan hanya berbasis pustaka belaka, apalagi pustaka orang asing yang dari sisi politik dan sosial budaya berbeda dengan bangsa kita.
Peran organisasi profesi apoteker atau IAI dalam pembinaan dan pengawasan sesuai yang diatur dalam Permenkes No 35 Tahun 2014, pada kalimat “dapat melibatkan organisasi profesi” seharusnya diadvokasi olek IAI menjadi “wajib melibatkan organisasi profesi” meskipun dalam pengawasan dan pembinaan mungkin dilakukan iai secara mandiri.
Iai juga harus melindungi anggotanya agar tidak ada pihak-pihak tertentu yang tidak ditunjuk pemerintah ikut melakukan pengawasan dan pembinaan, karena itu justru akan menjadi medication problem yang tidak bisa ditangani. Medication problem yang tidak dapat ditangani tersebut dapat dimaknai sebagai bencana yang berpeluang menjadi sangat berbahaya melebihi bahaya obat itu sendiri.
IAI harus menjaga martabat profesi dalam menjaga sumpah. Apabila martabat profesi runtuh, maka akan runtuhlah profesi tersebut.

6.    Kesimpulan
Peran IAI sebagai induk organisasi profesi apoteker dalam pembinaan dan pengawasan secara langsung kepada apoteker adalah untuk menjaga mutu dan mengembangkan mutu layanan oleh apoteker dalam memenuhi personal medication needs secara berkelanjutan dan untuk menjaga martabat profesi apoteker.